Tangal 1 Juli 2018 pemerintah telah merevisi PP No. 46 Tahun 2013
menjadi PP No. 23 Tahun 2018 mengenai pengenaan pajak terhadap Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah. Besaran tarif PPh Final bagi pelaku UMKM yang
memiliki omset kurang dari Rp.4,8 miliar pertahun ialah 0,5% turun dari 1%. PP
No. 23 Tahun 2018 memiliki batasan waktu yang berbeda untuk berbagai subjek
pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong
peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan. Penilitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi perubahan jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak
UMKM atas pengalihan PP No.46 Tahun 2013 menjadi PP No.23 Tahun 2019.
Jenis Penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa di KPP Pratama Jakarta Kembangan setelah adanya
penerapan PP No. 23 Tahun 2018 jumlah Wajib Pajak UMKM mengalami
peningkatan setiap bulannya sedangkan penerimaan pajak UMKM mengalami
penurunan dikarenakan turunnya besaran tarif. Agar terwujudnya tujuan dari
kebijakan ini KPP Pratama Jakarta Kembangan perlu melakukan sosialisasi
khususnya kepada Wajib Pajak yang sesuai dengan kriteria PP No. 23 Tahun 2018
melalui upaya persuasif sehingga mereka dapat turut serta berperan dalam
perpajakan. Dalam Pandangan Islam, perubahan PP No. 46 Tahun 2013 menjadi
PP No.23 Tahun 2018 diperbolehkan, sebab perubahan peraturan ini diberikan
oleh pemerintah demi kemaslahatan umat, yaitu dengan meringankan tarif pajak
penghasilan bagi para pelaku UMKM.