Bagi kita, Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan UUD 1945 tentu telah
dipahami bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan
pemerintahan harus berlandaskan dan berdasarkan hukum. Demikian juga norma hukum
dijadikan tolok ukur untuk mengukur suatu perbuatan atau tindakan telah sesuai atau tidak
dengan ketentuan hukum. Di dalam negara hukum terdapat alat-alat perlengkapan negara,
khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya terhadap para warga
negara, dan di antara para pejabat umum yang memangku tugas dari negara, terdapat pejabat yang disebut dengan notaris.