Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen ketiga disahkan 10 Nopember 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang penting dalam negara hukum Indonesia.
Salah satu hukum yang memegang peranan penting di era digital saat ini adalah hukum telematika. Hukum telematika (cyber law) adalah hukum terhadap perkembangan konvergensi telematika yang berwujud dalam penyelenggaraan suatu sistem elektronik, baik yang terkoneksi melalui internet (cyberspace) maupun yang tidak terkoneksi dengan internet. Beberapa sumber hukum telematika adalah UU No. 11/2008 tentang ITE, UU No.40/1999 tentang Pers, UU No.36/1999 tentang Telekomunikasi, PP 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik, dsb.