Pengangkatan anak di Indonesia dilakukan dengan berbagai macam alasan dan tujuan. Anak yang diangkat biasanya anak yang terlantar atau mengangkat anak dari keluarga lain yang kurang mampu dengan harapan anak yang diangkat mendapat perlindungan dan mempunyai masa depan yang terjamin oleh orang tua angkatnya, jarang sekali anak yang diangkat berasal dari keluarga sedarah. Islam mengenal pengangkatan anak dengan istilah tabbani. Hukum adat Bali justru sebaliknya, anak yang diangkat dianjurkan sebaiknya dari keluarga sedarah dan diutamakan anak laki-laki. Kasus yang diambil oleh penulis berasal dari Penetapan Nomor 557/ PDT. P/ 2015/ PN. DPS, dalam kasus ini anak yang diangkat justru anak perempuan. Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) pengangkatan anak menurut hukum adat Bali (2) akibat hukum pengangkatan anak dari keluarga keluarga sedarah menurut hukum adat Bali, dan (3) pandangan Islam terhadap pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum adat Bali. Jenis penelitian digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dikumpulkan dengan studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengangkatan anak menurut hukum adat Bali adanya upacara pemerasan, adanya siar dibanjar, dan dicatat oleh bendesa adat. Akibat hukumnya, anak yang diangkat diubah statusnya menjadi sentana rajeg dan statusnya setara dengan anak kandung sehingga berhak menjadi ahli waris. Sedangkan hukum Islam tidak menyamakan status anak kandung dengan anak angkat dan anak angkat dalam Islam tidak berhak mendapatkan waris.