Pencatatan pernikahan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam
masyarakat. Hal tersebut merupakan suatu upaya yang diatur melalui peraturan
perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan
lebih khusus lagi untuk melindungi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga
melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masingmasing
suami-isteri mendapat salinannya. Itsbat nikah pada dasarnya bisa
dilaksanakan apabila memenuhi syarat yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 7
Kompilasi Hukum Islam, dan untuk perkawinan di bawah umur untuk
melangsungkan perkawinan harus ada dispensasi nikah untuk melangsungkan
perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16
tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan mempelajari
dokumen terkait yaitu Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2019/PA.Plh dan Penetapan
Nomor 47/Pdt.P/2015/PA.Lt serta wawancara. Setelah itu penulis melakukan
analisis terhadap data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode
kualitatif. Dari hasil penelitian penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa, ternyata
hakim dalam menerima dan menolak penetapan itsbat nikah dalam Penetapan
yang telah penulis analisis yaitu, para Majelis Hakim punya pendapat yang
berbeda-beda dan melalui ilmu yang sudah meraka pelajari. Majelis Hakim yang
menerima Penetapannya berpendapat bisa perkawinan mereka di itsbatkan tanpa
adanya dispensasi terlebih dahulu karna hakim berpendapat bahwa dampak yang
akan muncul apabila menikah dibawah umur itu tidak terjadi di dalam kasus
tersebut. Sedangkan hakim yang menolak, berpendapat bahwa mereka melanggar
ketentuan peraturan yang sudah ada yaitu Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan
dan faktor-faktor lainnya.