Pengadaan barang atau jasa pada proyek sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan sering melalui proses tender. Salah satunya adalah pada Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2018 terkait Paket Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Kalahien - Buntok - Ampah di Lingkungan Pokja Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, yang mendaftar lelang terdapat 38 (tiga puluh delapan) peserta yang mendaftar, hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran. Bahwa terdapat 3 (tiga) perusahaan yang lulus tahap evaluasi teknis dan administrasi, yaitu: PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Multi Karya Primas Mandiri, dan PT Margo Umega. Bahwa adanya kesamaan dokumen antara PT Melindo Bhakti Persadatama dan PT Margo Umega. Bahwa objek perkara a quo telah melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf e dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, dan telah memenuhi Pasal 57 ayat (1) huruf d dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012. Dalam objek perkara ini adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: Persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan persekongkolan gabungan. Praktek monopoli juga diatur dalam Islam dengan istilah ihtikar yang artinya menyimpan/menimbun. Dalam perdagangan adanya jual beli antara pedagang dan pembeli, jual beli dalam Islam disebut al-bay’, jual beli banyak berbagai macamnya salah satunya yang ada di kasus disini adalah jual beli muzayyadah (lelang). Menurut pandangan Islam persekongkolan disebut dengan hilah (siasat). Dalam siasat banyak berbagai macamnya salah satunya adalah tipu daya, sehingga Hukum Persekongkolan Tender menurut Islam dilarang (haram).