Penulisan ini dibuat untuk mengetahui, tanggungawab dari Nakhoda pada Kasus Kecelakaan Kapal Tenggelam di Mahkamah Pelayaran. Obyek penelitian yang dilakukan penulis untuk melengkapi data-data dalam skripsi ini adalah dengan mengumpulakan data primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai Keterbukaan Informasi Publik serta buku-buku hukum yang terkait. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yuridis. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Penelitian ini berupa analisis dari Keputusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK.210/28/X/MP.16 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka penulis membahas bagaimana Mahkamah Pelayaran sebagai badan yang mengadakan Penelitian dan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Kapal, untuk mengetahui sebab-sebab kecelakaan kapal dan menentukam ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam Penerapan Standar Profesi Kepelautan apakah telah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal atau tidak, jadi apabila terjadi Kecelakaan Kapal apakah pihak Tersangkut telah melakukan Penerapan Standar Profesi Kepelautan sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Menurut pandangan Islam, Nakhoda adalah pemimpin, untuk itu dituntut bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dikapal. Upaya yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau Nakhoda pada tenggelamnya KM. Meratus Banjar 2 belum sesuai dengan anjuran yang berlaku dan tidak melaksanakan kewajiban yang harus dilaksanakannya. Sehingga dia dianggap bersalah dan lalai (al-fi’i al-dharr) yang berakibat dia diberikan sanksi.