Skripsi ini disusun untuk mengetahui pertimbangan Hakim atau pengadilan menyangkut terpenuhi tidaknya suatu unsur Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih diantara ketiga dakwaan tersebut yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu. Berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan. Pasal 19 ayat (4) UUPK menegaskan bahwa pemberian ganti kerugian oleh pelaku usaha atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa tidaklah menghapuskan kemungkinan tuntutan pidana berdasarkan pembuktian terbalik tentang ada atau tidaknya unsur kesalahan. Dalam perspektif Islam, perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai suatu Jarimah, yaitu melakukan pengoplosan gas atau memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan oleh karena itu termasuk ke dalam jarimah Ta’zir yang tidak ada aturan tegas yang tertera dalam Al-Quran maupun Hadis.