Notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi Akta, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012 memberikan dasar bahwa pasal 66 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D (1). Konsekuensi logis putusan ini yakni terbukannya argumentasi perihal konsep hak ingkar dan penerapan hukum menyangkut hak ingkar dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute dan analytical jurisprudence. Analisis dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU.X/2012, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1/ Pdt.G/2015/PN.Bkt, Putusan No. 105/Pdt.G/2016/PN.UNR, Putusan No. 412/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel. Hasil analisis menemukan bahwa berkaitan dengan hak ingkar menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, maka berkaitan dengan due Process of The law maka dapat dikecualikan pemanggilan seorang Notaris tidak memerlukan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi. Terdapat dua substansi utama yang menjadi argumentasi penting pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Pertama keterkaitan equal before the law akan sejalan dengan due process of law, kedua perlakuan yang berbeda terhadap jabatan Notaris yang mengedepankan peran Majelis Pengawas Daerah harus dipahami dalam keranka Kode Etik Notaris, bukan pada tataran fungsi peradilan.