Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur atas lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan; memberikan perlindungan hukum kepada debitur terbatas pada larangan kepemilikan objek hak tanggungan oleh kreditur yakni janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk memiliki objek hak tanggungan apabila debitur cidera janji batal demi hukum, perlindungan kepada debitur bahwa penjualan objek hak tanggungan dilakukan dengan cara pelelangan secara terbuka dan hak debitur untuk diberikan sisa hasil penjualan, memberikan perlindungan kepada debitur bahwa diperbolehkan kepada debitur untuk melakukan penjualan objek hak tanggungan tersebut di bawah tangan apabila mendapat keuntungan yang lebih dilakukan secara bersama-sama dengan persetujuan kreditur. Prinsip itikad baik yang dianut dalam KUH Perdata merupakan iktikad baik yang berarti sempit hanya ditujukan untuk pemenuhan prestasi sesuai yang tertulis dalam kontrak. Seharusnya itikad baik ditafsirkan secara luas dan elastis tidak hanya mencakup pada hasil kontrak saja, namun harus menilai iktikad baik dari pra kontrak hingga pelaksanaan kontrak. Prinsip iktikad baik yang luas dan elastis dapat menjadi landasan hukum bagi hakim untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.