Pembatalan Hak Milik atas Tanah adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah karena di dalamnya mengandung cacat hukum Administrasi. Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. dalam hal ini Akta Pengikatan Jual-Beli yang dibuat oleh Notaris dibatalkan oleh Pengadilan. Maka dalam ini Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan Akta Jual-Beli Hak Milik atas Tanah akibat kesalahannya dan Bagaimana bentuk Pelindungan hukum terhadap Pembeli yang beritikad baik yang dirugikan akibat pembatalan Akta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yaitu metode yang menghimpun data sekunder yang dapat berupa bahan hukum primer dan dan bahan hukum sekunder. Analisa Kasus dilakukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.1/Pdt.G/2015/PN.Bkt. adapun pembuatan Akta tersebut dibuat dengan tanpa adanya persetujuan dari Ahli Waris lainnya, maka akibat dari tidak terpenuhinya syarat Objektif dalam Perbuatan hukumnya, maka Akta tersebut batal demi hukum. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pembeli yang Beritikad Baik yang dirugikan akibat Pembatalan Akta adalah seorang notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat dan dapat pula dimintakan ganti kerugian berupa biaya ganti rugi dan bunga.