Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan Jaminan Pensiun yang
berlaku di Indonesia dan implementasi perjanjian kerjasama INI (Ikatan
Notaris Indonesia) dan BPJS Ketenagakerjaan terhadap jaminan pensiun
Notaris di Jakarta. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah statute approach dan analytical approach. Referensi
yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, peraturanperaturan,
dan data yang diperoleh dari internet. Berdasarkan hasil
penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis menarik
kesimpulan bahwa Peraturan yang berlaku mengenai Jaminan Pensiun di
Indonesia adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun
Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Untuk PNS yang bekerja di
lingkungan Kementerian Pertahanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Dan Pengaturan Mengenai
Pensiun Pegawai ditindaklanjuti dengan Keppres No. 56 Tahun 1974
Tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran Dan
Besarnya Iuran-Iuran Yang Dipungut Dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara
Dan Penerima Pensiun. Sedangkan untuk pegawai swasta lembaga penjamin
pensiunnya adalah BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang
No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan
ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Implementasi
perjanjian kerja sama INI (Ikatan Notaris Indonesia) dan BPJS
Ketenagakerjaan Notaris terhadap jaminan pensiun Notaris di Jakarta
sebagai Pejabat Umum yang menjalankan fungsi negara, sama halnya
seperti Pejabat Negara. Baik Pejabat Negara maupun Pejabat Umum seperti
Notaris berhak mendapat perlindungan Jaminan Sosial. Dengan dibuatnya
Nota Kesepahaman antara INI dengan BPJS Ketenagakerjaan maka akan
terwujud perlindungan kepada Notaris.