Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami dan menganalisis Bagaimana peranan Majelis Pengawas Wilayah dalam penyelesaian pelanggaran Etika Rangkap Jabatan menurut Undang- Undang Jabatan Notaris dan wujud impementasi kepastian hukum dalam putusan tindakan Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelanggaran kode etik rangkap jabatan oleh notaris. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, buku-buku, jurnal, sumber dari media elektronik, dokumen akta, dan peraturan perundang-undangan serta peraturan kebijakan.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa peranan Majelis Pengawas Wilayah dalam penyelesaian pelanggaran Etika Rangkap Jabatan menurut Undang-Undang Jabatan Notaris menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap notaris yang berada didalam yurisdiksinya. Majelis Pengawas dapat memanggil notaris yang diduga melakukan pelanggaran rangkap jabatan dan melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang bersangkutan dan apabila terbukti dapat menjatuhkan sanksi mulai dai sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat serta Wujud impementasi kepastian hukum dalam putusan tindakan Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelanggaran kode etik rangkap jabatan oleh notaris dapat dikur melalui : Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh pemerintah dan diakui, Majelis Pengawas selaku representasi di wilayah tingkat I dan Tingkat II menerapkan aturan-aturan hukum, 3.Pelapor (masyarakat pengguna jasa Notaris) secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan, Majelis Pemeriksa yang merupakan bagian dari Majelis Pengawas yang mandiri, Keputusan Majelis Pengawas Notaris secara konkrit dilaksanakan.