Banyaknya warga yang menempati tanah Brandgang karena kesalahan dalam penerapan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemanfaatan Bekas TanahBrandgang Yang Tidak Berfungsi Lagi Sebagai TanahBrandgang. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu: 1) Bagaimana kedudukan tanah brandgang di wilayah Jakarta Selatan; 2) Bagaimana pemanfaatan tanah brandgang di wilayah Jakarta Selatan; 3) Bagaimana pandangan Islam tentang pemaanfaatan tanah brandgang di wilayah Jakarta Selatan.Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi adalah metode penelitian hukum empiris menggunakan sumber data primer yaitu bersumber dari studi lapangan melalui pengamatan dan wawancara dengan narasumber dan data sekunder sebagai pendukung. Adapun kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini antara lain: 1) Tanah Brandgang berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Kebijaksanaan Selanjutnya, tanah brandgang yang menjadi objek penelitian Penulis dialasi Hak Pengelolaan sebagaimana fungsinya, 2) Pemanfaatan tanah brandgang di Jakarta sudah tidak lagi sesuai dengan peruntukannya karena tanah tersebut sudah tidak dipakai lagi untuk penggunaan saluran air,listrik dan telfon. Saat ini kebanyakan sudah dialihfungsikan sebagai tanah pribadi, 3) Awalnya Pemerintah menetapkan tanah brandgang dalam rangka untuk membuat jalan khusus untuk tenaga pemadam kebakaran dan juga utilitas. Hal ini terkait dengan kemaslahatan dan kebijakan ini sesuai dengan ajaran Islam dan sesuai dengan kaidah fiqih bahwa ‘kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya berdasarkan pada kemaslahatan’.