Pelayanan kesehatan (medis) merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku tanpa mengurani hak-hak pasien, agar masyarakat sebagai pasien dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Hubungan dokter pasien dalam transaksi terapeutik itu bertumpu pada dua macam hak asasi, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak atas informasi. Menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. Tetapi dalam kenyataannya masih banyak pelanggaran hak-hak konsumen yang di lakukan oleh pelaku usaha. Hal semacam ini sudah sampai mewabah pada bidang kesehatan di Indonesia pada umumnya. Perlindungan pasien melekat kepada pihak tenaga kesehatan, hal ini dibuktikan dengan keharusan dokter atau tenaga medis lain untuk mendapat persetujuan medis (informed consent) saat hendak melakukan tindakan medis apa pun pada pasien. Sebuah bentuk persetujuan tertulis maupun verbal dar