Penulisan ini membahas tentang masalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Dalam sengketa Perlindungan Konsumen setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban adalah Perbuatan Hukum. Adapun masalah yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu: (1) Bagaimana kriteria pelaku usaha dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, (2) Bagaimana pertimbangan hakim terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pelaku usaha dalam putusan perkara di Pengadilan Negeri Nomor 60/Pdt.G/2012/PN.Cn. dan Pengadilan Tinggi Nomor 415/PDT/2013/PT.BDG, (3) Bagaimana pandangan Islam terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam putusan perkara di Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 60/Pdt.G/2012/PN.Cn. dan Pengadilan Tinggi Nomor 415/PDT/2013/PT.BDG. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Ada tiga (3) kesimpulan yang dihasilkan melalui penelitian ini. Pertama, perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPer mengatur tentang ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum, salah satu kategorinya yaitu unsur kelalaian yang merupakan risiko yang terbit dari suatu sikap yang melibatkan kerugian. Kedua, Pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pengadilan Negeri Nomor 60/Pdt.G/2012/PN.Cn telah sesuai dengan hukum yang ada, sama halnya dengan pertimbangan Majelis hakim tingkat Pengadilan Tinggi Nomor 415/PDT/2013/PT.BDG telah menyatakan putusan Pengadilan Negeri dapat dipertahankan dan harus dikuatkan. Ketiga, Perbuatan yang melarang menjual barang cacat, larangan menipu (ghisy), larangan tadlis.