PT Telekomunikasi Indonesia Tbk merupakan badan usaha milik negara , yang berbentuk badan hukum melakukan kegiatan usaha di bidang telekomunikasi. PT Telekomunikasi Indonesia memiliki produk bernama IndiHome. Perjanjian yang dibuat oleh pembeli/pelanggan dengan produknya yaitu IndiHome. Perjanjian tersebut diduga melanggar Pasal 15 ayat (2), Pasal 17, dan Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Rumusan masalah penelitian ini adalah : (1) Bagaimana monopoli produk IndiHome oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (2) Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Komisi KPPU dalam Putusan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2016. (3) Bagaimana pandangan Islam terkait layanan jasa telekomunikasi dengan produk IndiHome. Hasil penelitian ini adalah. Pertama, monopoli produk Indihome pada PT. Telekomunkasi Indonesia, Tbk dalam suatu pasar tidak melakukan monopoli. Kedua, perjanjian yang dibuat oleh PT Telekomunikasi Indonesia dengan konsumen/pelanggan terbukti salah satu Perjanjian Tertutup (tying agreement) sehingga melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan melanggar Pasal 17 tentang Monopoli Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Pasal 25 ayat (1) huruf a dan c tentang Posisi Dominan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketiga, Perjanjian Tertutup yang dilakukan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk tersebut dapat dikatakan sebagai pejanjian jual-beli yang disebut dengan ta’alluq yaitu tidak dapat memberikan pilihan/kebebasan pada pembeli untuk memilih.