PERANAN PERSATUAN PERHIMPUNAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN PURI GARDEN APARTEMEN SEHUBUNGAN DENGAN DEVELOPER YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 089/Pdt.G/2013/PN.Jak.Bar)

Library is the Brain and The Heart of The University

Book's Detail

PERANAN PERSATUAN PERHIMPUNAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN PURI GARDEN APARTEMEN SEHUBUNGAN DENGAN DEVELOPER YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 089/Pdt.G/2013/PN.Jak.Bar)
-
Pernyataan Tanggungjawab
Pengarang	Almuslimah, Alidatussadiyah - Personal Name
Pembimbing 1	Suhirman, Lismanida
Pembimbing 2	Zen, Irwandi M.
Pembimbing 3
Edisi
No. Panggil	S-495-FH
ISBN/ISSN
Subyek
Klasifikasi	Hukum
Judul Seri	-
GMD	Text
Bahasa	Indonesia
Penerbit	FH Universitas Yarsi
Tahun Terbit	2017
Tempat Terbit	Jakarta
Deskripsi Fisik
Abstrak / Info Detil Spesifik	Developer dan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) adalah suatu organisasi yang mimiliki peran penting dalam membangun dan mengelola bangunan Apartemen/rumah susun. Namun tugas dan tanggungjawab kedua nya berbeda tidak bisa disatukan. Hal ini terjadi dalam kasus Rumah Susun Puri Garden Apartemen dimana P3SRS menggantikan tugas dan tanggung jawab seorang developer yang melakukan tindakan penipuan terhadap para pemilik dan penghuni satuan rumah susun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan P3SRS atas ketidak tanggung jawaban developer, menambah pengetahuan dan wawasan dibidang Condominium and Real Estate, serta mengetahui pandangan Islam terhadap sengketa Puri Garden Apartemen. Adapun yang akan penulis analisis, yaitu (1) peranan Persatuan Perhimpunan Penghuni Satuan Rumah Susun Puri Garden Apartemen sehubungan dengan Developer yang tidak melaksanakan kewajiban, (2) pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 089/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar, dan (3) pandangan Islam dalam sengketa Rumah Susun Puri Garden Apartemen. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan data kualitatif. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) membuat izin lokasi/SP3L, pembebasan tanah, IMB, pengesahan pertelaan, izin layak huni/sertifikat layak fungsi, pengesahan akta pemisahan, p
Lampiran Berkas	LOADING LIST...
Ketersediaan	LOADING LIST...