Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan Atas Kegiatan Pengusaha Kena Pajak yang Menghasilkan Minyak Sawit Mentah (Crude Palm Oil) dan Minyak Inti Kelapa Sawit (Palm Kernel Oil) (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 343/B/PK/PJK/2017)

Library is the Brain and The Heart of The University

Book's Detail

Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan Atas Kegiatan Pengusaha Kena Pajak yang Menghasilkan Minyak Sawit Mentah (Crude Palm Oil) dan Minyak Inti Kelapa Sawit (Palm Kernel Oil) (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 343/B/PK/PJK/2017)
-
Pernyataan Tanggungjawab
Pengarang	Qadar, Nurlaelatul - Personal Name
Pembimbing 1	Ariyanti, Evie Rachmawati Nur
Pembimbing 2	Mahmud, Amir
Pembimbing 3
Edisi
No. Panggil	S-480-FH
ISBN/ISSN
Subyek
Klasifikasi	Hukum
Judul Seri	-
GMD	Text
Bahasa	Indonesia
Penerbit	FH Universitas Yarsi
Tahun Terbit	2018
Tempat Terbit	Jakarta
Deskripsi Fisik
Abstrak / Info Detil Spesifik	Sengketa yang terjadi antara Dirjen Pajak dengan PT. Mentaya Sawit dilatar belakangi adanya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak. PT. Mentaya Sawit Mas mengajukan keberatan atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011 yang menyatakan bahwa PT. Mentaya Sawit Mas harus membayar kekurangan PPN sebesar Rp. 344.235.432. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan perhitungan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atau diperhitungkan. Perhitungan pengkreditan pajak masukan atas kegiatan pengusaha kena pajak diatur dalam Pasal 1A jo Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Khusus untuk Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan minyak sawit mentah (crude palm oil) dan minyak inti kelapa sawit (palm kernel oil), selain sudah diatur dengan ketentuan tersebut di atas juga diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.011/2014 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak. Berkaitan dengan Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 343/B/PK/PJK/2017 sudah tepat sesuai dengan
Lampiran Berkas	LOADING LIST...
Ketersediaan	LOADING LIST...