Pilih Bahasa  
Book's Detail
Mekanisme Pengujian Konsekuensi Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dalam Rangka Menetapkan Suatu Dokumen Sebagai Informasi Yang Dikecualikan (Studi Kasus : PUTUSAN Komisi Informasi Pusat No.244/VII/KIP-PS-M-A/2012)

-

Pernyataan Tanggungjawab
Pengarang Dimas Santoso, Satria - Personal Name
Pembimbing 1 Fajri Chikmawati, Nurul
Pembimbing 2 Galingging, Ridarson
Pembimbing 3 Mahmud, Amir
Edisi
No. Panggil S-452-FH
ISBN/ISSN
Subyek
Klasifikasi Hukum
Judul Seri -
GMD Text
Bahasa Indonesia
Penerbit FH Universitas Yarsi
Tahun Terbit 2017
Tempat Terbit Jakarta
Deskripsi Fisik
Abstrak / Info Detil Spesifik Penulisan ini membahas mekanisme pengujian konsekuensi oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam rangka menetapkan suatu dokumen sebagai informasi yang dikecualikan. Informasi menjadi sesuatu yang penting bagi kehidupan di dunia ini dimana setiap orang, perusahaan ataupun lembaga pemerintahan memerlukan informasi setiap harinya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur informasi yang terbuka untuk publik dan informasi yang dikecualikan. Informasi dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat di akses oleh pemohon informasi publik berdasarkan UU KIP. + CD
Lampiran Berkas
LOADING LIST...
Ketersediaan
LOADING LIST...