Pengaturan pajak parkir mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk mengatur pajak parkir, Kota Bekasi memiliki peraturan daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Parkir. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji persyaratan yang sebagai wajib pajak parkir khususnya pada perseroan komanditer serta mengkaji hak dan kewajiban baik pejabat pajak dan wajib pajak parkir. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Untuk menjadi Wajib Pajak Parkir, maka Perseroan Komanditer harus terlebih dahulu mendaftarkan perusahaannya supaya mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Badan usaha itu harus melampirkan berbagai dokumen terkait dengan pendiriannya. Wajib Pajak Parkir memiliki hak untuk mengajukan keberatan berdasarkan ketentuan yang berlaku, hak untuk mengajukan pembetulan, pembatalan, penghapusan surat ketetapan pajak dan pengurangan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Wajib Pajak Parkir memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Parkir dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Wajib Pajak Parkir yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000, 00 per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan wajib mendukung proses pemeriksaan pajak. Hak dan kewajiban pejabat pajak di Daerah Kota Bekasi sama dengan hak dan kewajiban pejabat pajak pemerintah pusat, hanya saja untuk daerah hak dan kewajibannya dibatasi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Islam memandang kelengkapan persyaratan badan usaha menjadi wajib pajak merupakan bentuk kepatuhan rakyat kepada pemimpinnya atau pada masa Islam taat kepada ulil amri seperti yang terdapat di dalam Qur’an Surat An-Nisaa ayat 59 tentang taat kepada Allah, Rasul dan Ulil Amri.