Izin poligami dan perceraian bagi pegawai negri sipil menurut hukum perkawinan di Indonesia.

Library is the Brain and The Heart of The University

Book's Detail

Izin poligami dan perceraian bagi pegawai negri sipil menurut hukum perkawinan di Indonesia.
-
Pernyataan Tanggungjawab
Pengarang	Dewi, Lala - Personal Name
Pembimbing 1	Jazuni
Pembimbing 2	Hosen, Bachtiar
Pembimbing 3	Nasir, Bachtiar
Edisi
No. Panggil	S-23-FH
ISBN/ISSN
Subyek
Klasifikasi	Hukum
Judul Seri	-
GMD	Text
Bahasa	Indonesia
Penerbit	FH Universitas Yarsi
Tahun Terbit	1998
Tempat Terbit	Jakarta
Deskripsi Fisik
Abstrak / Info Detil Spesifik	Undang-undang no. 1 th 1974 tentang perkawinan dan komplasi hukum Is menganut azas monogami, tetapi tidak membatasi seorang untuk berpoligami sepanjang tidak bertentangan dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya PP No. 10 tahun 1983 tent izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negri sipil dan PP no. 45 tahun 1990 tent perubahan atas PP No. 10 th 1983 hanya mengatur tata cara untuk melaksanakan perkawinan dan perceraian bagi PNS tidak sewena-wena dalam melakukan suatu perkawinan percaraian, oleh sebagian besar PNS kehadiran PP No. 10 nth 1983 dan PP 45 th 1990 dilanggar.
Lampiran Berkas	LOADING LIST...
Ketersediaan	LOADING LIST...