Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 berakibat mekanisme penyelenggaraan pemerintah di Indonesia mengalami banyak perubahan. Pemerintah daerah ingin memberikan pelayanan yang lebih berorientasi pada kepuasaan masyarakat serta kebutuhan dan keinginan rakyat mengenai kinerja pemerintah daerah salah satunya dengan opini audit BPK untuk menghindari adanya berbagai macam tindak kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adaah untuk mengetahui pengaruh ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pusat, dan opni audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Jawa Barat.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2013-2015 serta melalui website BPK. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan sampel menggunakan sampling jenuh atau sensus. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh karakteristik pemerintah daerah khususnya ukuran daerah dan tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan tingkat ketergantungan pada pusat dan opini audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Meurut sudut pandang Islam tentang Kinerja Keuangan bahwa kinerja merupakan sebagai tolak ukur dari apa yang sudah dikerjakan maka dianjurkan dalam Islam karena Allah SWT akan menilai cara kerja setiap hamba-Nya serta termasuk dalam bekerja sebagai wujud “hablun minannas”.