Latar Belakang: Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008, persetujuan Tindakan Kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah penjelasan secara lengkap mengenai Tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Informed consent memberikan perlindungan kepada pasien terhadap Tindakan Dokter yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara medis tidak ada dasar pembenarannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasiennya serta memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan tindakan medis dimana pada setiap tindakan medis melekat suatu resiko. dan pada setiap tindakan medis melekat suatu resiko. Salah satu indikator utama dari kualitas pelayanan KB adalah pemberian konseling yang berkualitas kepada ibu postpartum sebagai calon akseptor KB yang menghasilkan informed choice, hal tersebut hanya dapat diperoleh melalui konseling yang baik, lengkap dan dapat menggunakan media komunikasi serta pemberian informasi standar. Dalam pandangan islam, informed consent dalam penggunaan pil KB sebagai kegiatan muamalat yaitu akad dan harus memenuhi prinsip hukum Muamalat Islam.
Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pasien mengenai informed consent pada pemberian pil KB di Puskesmas Ciawi dan untuk mengetahui pandangan Islam mengenai informed consent dan pemberian pil KB di puskesmas ciawi
Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan data primer dari hasil kuosioner. Sampel dipilih menggunakan metode non random sampling dengan consecutive sampling, sebanyak 50 pasien yang masuk kriteria inklusi dan eksklusi diikutsertakan dalam penelitian ini.
Hasil: Hasil penelitian di Puskesmas Ciawi menunjukkan bahwa permintaan persetujuan dilakukan kepada pasien secara lisan (secara lengkap dan sesuasi PERMENKES oleh dokter atau petugas kesehatan) dan tingkat penerapannya sebesar 89,1% . Semua pasien 100% mendapat penjelasan tentang tujuan pemakaian pil KB, namun 20% tidak paham sepenuhnya dengan informed consent yang diberikan oleh petugas kesehatan.
Kesimpulan: : Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pasien sudah diberikan informed consent sesuai PERMENKES, tetapi pemahaman responden dengan penjelasan yang diberikan masih kurang. Dalam pandangan Islam informed consent pemberian pil KB boleh dilakukan karena telah terpenuhinya ‘Aqid (pihak-pihak yang berakad), Mahallu al- ‘aqdi (objek akad), Maudhu’u al- ‘aqdi (tujuan akad) dan sigat al- ‘aqdi (ijab dan Kabul).
Saran: Pasien sebaiknya lebih mendengar dan memehami penjelasan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan. Tenaga Kesehatan dan institusi terkait sebaiknya lebih meningkatkan informed consent dengan mengikuti peraturan yang ada, dan disesuaikan dengan pendidikan terakhir pasien sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih memuaskan.