Siddiq, Muhammad Maulani Primary Author mixed material bibliography Jakarta Universitas YARSI 2019 monographic id Indonesia

Text

xi, 164 hlm,. 28 cm Tindak pidana korupsi merupakan Extra Ordinary Crime dan memerlukan cara – cara yang luar biasa. Akan tetapi dalam proses pemberantasan korupsi tersebut tidak boleh melanggar hak – hak asasi tersangka atau terdakwa yang dilindungi oleh KUHAP dan Ham. Dalam perkara Otto Cornelius Kaligis tersangka KPK mengajukan penangguhan penahanan yang di tolak oleh KPK dengan dalil argumentasi hukum yaitu dengan tidak memberikan penangguhan penahana bukan pelanggaran Ham dan merupakan menjaga kepentingan negara. Dalam skripsi ini penulis akan menganalisis argumentasi hukum KPK terhadap penolakan penangguhan penahanan Otto Carnelius Kaligis dan mengganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU- XII/2015 tentang permohonan pengujian materil terhadap Undang-Undang Nomor 30 pahun 2002 Pasal 46 ayat 1 Tentang Undang - Undang KPK serta pandangan hukum islam. Bahwa penolakan penangguhan penahanan merupakan pelanggaran Ham yaitu hak atas kesehatan dan tidak ada penangguhan penahanan di dalam KPK merupakan pengabaian terhadap asas praduga tidak bersalah dan Due Procces Of law serta Pasal 46 ayat 1 Undang – Undang KPK tidak memenuhi unsur lex Certa atau unsur kejelasan dan multi tafsir sehingga merugikan tersangka rentan dengan pelanggaran Ham. Tindak pidana korupsi menurut hukum islam merupakan perbuatan dosa yang besar karena merusak agama, jiwa, akal, kehormatan atau nasab; dan termasuk dalam fiqih jinayah akan tetapi dalam proses harus sesuai dengan prosedur hukum acara yaitu fiqih murafa’ah atau hukum acara peradilan islam termasuk pada penanguhan penahanan. Penangguhan penahanan dalam hukum acara peradilan islam tidak terdapat dalil yang secara eksplisit,dengan adanya persamaan tujuan yang ada di dalam KUHAP dengan hukum islam, yang intinya sama – sama nilai mendatangkan kemaslahantan umum dan menghilangkan kerusakan (khususnya bagi tersangka atau terdakwa), dan merupakan Hifdhun nafs wal ’irdh memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. PENANGGUHAN PENANAHANAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/FIQIH MURAFA'AH PENANGGUHAN PENAHANAN - HUKUM KORUPSI S-542-FH Perpustakaan Universitas YARSI Library is the Brain and The Heart of The University S-542-FH S-542-FH Perpustakaan 1 - Lt2 (Fakultas Hukum) S-542-FH halaman judul lembar pengesahan abstrak bab 1 PENANGGUHAN PENANAHANAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XIII/2015) Muhammad_Maulani_Siddiq.JPG 31858 2019-12-31 15:00:00 2021-11-17 12:34:16 machine generated